.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pelayanan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah hinterland. Salah satunya melalui peluncuran Tim Percepatan Administrasi Kapal Nelayan Gratis (Tim Cakalang) di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Selasa (22/9/2026).
Tim tersebut diluncurkan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Pada kesempatan yang sama, Amsakar juga menyerahkan bantuan 100 unit mesin ketinting kepada nelayan Kota Batam.
Peluncuran Tim Cakalang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam Nomor 387 Tahun 2026 tentang pembentukan tim lintas instansi tersebut.
Di sisi lain, Amsakar menyampaikan sejumlah program Pemko Batam yang diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan jaring pengaman sosial masyarakat, termasuk seragam sekolah gratis, peningkatan bantuan bagi lansia menjadi Rp400 ribu per orang, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja rentan, serta program beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak hinterland dan keluarga kurang mampu.
“Langkah ini selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam untuk membangun dari kelurahan dan desa. Di Batam, kita butuh energi bersama untuk melompat lebih cepat. Mari kita fokus memberi solusi dan memperkuat SDM anak-anak kita agar siap mengisi arus pembangunan Batam ke depan,” kata Amsakar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan, pembentukan Tim Cakalang dilatarbelakangi masih rendahnya kepemilikan dokumen resmi kapal nelayan di Batam.
Dari total 7.224 kapal berkapasitas 0-5 Gross Ton (GT), baru sekitar 898 kapal yang memiliki dokumen rekomendasi pembelian BBM resmi dari BPH Migas.
Yudi mengatakan, sebelumnya nelayan harus melalui sejumlah tahapan administrasi yang melibatkan berbagai instansi. Proses tersebut antara lain pengurusan surat tukang di kelurahan atau kecamatan, E-Pas Kecil di KSOP Batam dan Tanjungbalai Karimun, Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui PTSP, E-BKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, hingga surat rekomendasi dari Dinas Perikanan.
“Tim Cakalang menggabungkan seluruh unsur terkait untuk turun langsung ke pulau-pulau. Nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus dokumen ke kota,” ujar Yudi.


